GAPEKSINDOHome
Text template 1
Text template 2
gapeksindo
GAPEKSINDO PERTANYAKAN TERBITNYA 2 SK ULP

ANAMBAS - Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kabupaten Kepulauan Anambas mempertanyakan terbitnya dua SK tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Anambas telah menerbitkan SK nomor : 140 tahun 20122 tanggal 29 Desember 2011, yang menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pemkab Kepulauan Anambas tahun 2012. Namun belakangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KKA juga menerbitkan SK Pokja yang sama. Hal ini membuat binggung para kontraktor.

Dalam SK Pengguna Anggaran Diskominfo nomor: 11/SK/Diskomifo/3.2012 menunjuk kembali Pokja untuk melaksanakan pelelangan kegiatan di dinas tersebut. "Kenapa ada SK dinas setelah SK bupati terbit. Ini merupakan kegiatan dinas yang tidak ingin mengikutkan proses pelelangan di ULP yang telah ditunjuk," kata Razak, salah seorang kontraktor yang hadir di Pokja ULP KKA, Siantan, Anambas, Jumat (11/5).

Munculnya SK ini menunjukan adanya indikasi dari tiap dinas untuk melakukan pelelangan sendiri, tanpa melalui ULP yang telah dibentuk Pemkab Anambas tersebut. Ditambah lagi dengan tidak adanya itikad untuk melengkapi berkas pengadaan di ULP.

"Semakin jelas permainan kepala dinas untuk melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa ditiap dinas dilakukan secara sendiri-sendiri. Kita telah lama menunggu, tapi buktinya tiap SKPD berupaya untuk melakukan pelelangan sendiri tanpa melalui proses lelang di ULP,"ujar Razak.

Sementara itu, Richart, Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP KKA yang menerima kedatangan kontraktor di kantornya menanggapi, sejauh ini baru ada dua dinas. Sedangkan dinas lain yang juga sudah memasukan berkas untuk pengadaan, masih terkendala dengan persyaratan yang belum lengkap.

"Sejauh ini baru satu dinas yang sudah masuk dan menyerahkan ke ULP. Sedangkan dinas lain belum, diantaranya ada yang sudah lengkap dan ada yang belum,"kata Richart.

Menanggapi namanya yang dicantumkan dalam SK Pokja dari Diskominfo tersebut, Richart menyampaikan keberatannya. Karena tidak jelas tujuan Pokja bertindih tersebut. Untuk itu dirinya meminta agar Diskominfo agar menyerahkan pelelangan satu pintu di ULP, sebagaimana instruksi dari bupati. "Saya keberatan dengan adanya nama saya di Pokja Diskominfo tersebut, karena ini sudah diluar SK Bupati terhadap Pokja Pelelangan satu pintu,"tukasnya.

Sementara itu, Ketua Gapeksindo Anambas, Zaher Yusuf menyampaikan adanya keterbukaan informasi publik di Anambas. Untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah ditetapkan bupati harus melalui ULP.

" ULP telah ada dan merupakan kebijakan bupati untuk melaksanakan lelang satu pintu bagi tiap SKPD. Sekarang muncul Pokja dari dinas. Secara prinsip, kita tidak sepaham. Kita ingin Pemkab bijaksana dalam menerapkan SK yang telah diterbitkan,"katanya.

Zaher menuturkan, adanya aturan dalam pembelanjaan uang negara oleh tiap SKPD di Kepulauan Anambas, dimana belanja rutin bisa dilaksanakan oleh SKPD. Tapi untuk pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan, baik itu kecil maupun besar harus melalui proses lelang yang terbuka dan ULP.

"Pada prinsipnya itu tidak boleh dilakukan oleh dinas, karena sudah ada ULP. SKPD bersangkutan yang membentuk Pokja itu untuk apa lagi. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang,"ujarnya.

Sebagai mitra pemerintah yang dilindungi undang-undang, Gapeksindo meminta agar Kadis tidak membelanjakan uang negara untuk pengadaan pada kontraktor terdekat. Zaher mengingatkan agar bisa didudukan bersama untuk mencari solusi atas keluarnya dana agar pengadaan sebelum lelang.

"Bisa kita dudukkan bersama untuk kejelasan ini. Harapannya kita akan coba selesaikan dengan bupati, supaya ada kejelasan ULP yang dibentuk. Jangan ULP ini dibentuk untuk ditawarkan pelelangan satu pintu, tapi pelaksanaannya tidak ada pelelangan sama sekali.

Kedepan kita ingin Anambas lebih maju, kondusif, tranparans dan kebijakan yang dibuat terlaksana. Jangan mentang-mentang hubungan dekat ada penunjukan langsung. Kita tidak mau diobok-obok terus seperti ini. Setiap tahun dilakukan pelelangan, tapi selalu ditunjuk langsung. Lalu untuk apa mitra rekanan dari kontraktor yang terdapat di Anambas,"pungkasnya.(yul)

SURAT EDARAN LPJK NOMOR 09 TAHUN 2013
Surat Edaran LPJK Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penjelasan Penerapan Peraturan LPJK Nasional No. 6 Tahun 2013, Nomor 7 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2013, Nomor 9 Tahun 2013, dan Nomor 10 Tahun 2013 bisa di download di sini [klik disini]
FORMULIR GAPEKSINDO
Formulir GAPEKSINDO bisa langsung didownload pada halaman ini [form-gapeksindo/zip]

Download IE Versi 8
Untuk menjalakan system SISKA tahun 2010 disarankan menggunakan browser Internet Explorer Versi 8

Popular Downloads
Top Searches
Frequent Destinations