GAPEKSINDOHome
Text template 1
Text template 2
gapeksindo
GAPEKSINDO, ASOSIASI PERUSAHAAN BERAKREDITASI

NABIRE - Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapeksindo) merupakan asosiasi perusahaan berakreditasi A sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 10/KPTS/D/VI/2003 dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Nasional dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari TUV Nord.

Hal ini dikatakan Ketua Gapeksindo Provinsi Papua Bob Souwela, SmHk., dalam sambutannya diacara pelantikan Pengurus DPC gapejksindo Kabupaten Nabire, Selasa (29/5) di Aula Sapta Taruna Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire.

Terang Bob Souwela, hingga tahun 2011, Gapeksindo telah menyebar di 33 provinsi NKRI dengan kurang lebih 432 DPC, asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak urutan kedua setelah Gapensi.

Gapeksindo dideklarasikan di Makassar Sulawesi Selatan, sebagaimana dinyatakan dalam akte notaries Hidayat Aziek,SH Nomor 6 tanggal 27 Juli tahun 2002. Wadah Gapeksindo memang telah beraviliasi ke wadah LPJKN dengan menjadi milik publik masyarakat jasa kontruksi nasional. Karena itu wajah Gapeksindo akan ditentukan oleh tingkat pelayanan yang prima dan senantiasa berupaya menjadi yang terbaik dari pada hari kemarin.

Dijelaskan Bob, visi Gapeksindo mewujudkan organisasi yang mandiri, professional, berperanan pelaksanaan kontruksi yang handal dan bermartabat, sementara misinya menghimpun dengan menjawab angka iklim usaha yang kondusif, tertib dengan mengembangkan persaingan usaha sehat sesuai kode etik Panca Dharma Gapeksindo, membangun komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah, anggota dan masyarakat forum jasa kontruksi melalui wadah LPJK.

Dinyatakan Bob, perjalanan Gapeksindo kurang lebih sepanjang 10 tahun berdasarkan Kepmen PU Nomor 154 tanggal 14 Juni 2011 dinyatakan lolos akreditasi bersama Gapensi, Inkindo, AKLI, Akaindo, Gapeknas, Aklindo dan Apaksindo tergabung kedalam wadah LPJKD Papua.

"Pembangunan dengan peran asosiasi terkait dengan pembangunan jasa kontruksi di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan baik dari sector APBN, APBD, Otsus meupun dalam bentuk hibah yang diterapkan mengubah wajah Papua dari ketertinggalan pada era Otsus. Pertumbuhan ekonomi dari jasa kontruksi terus meningkat namun perlu diimbangi dengan pelayanan public yakni terjadinya proses transparansi, etos kerja dan peningkatan SDM pelaku usaha agar produktif. Partisipasi dan peran serta penyedia dan pengguna jasa (pemerintah) ibarat posisi 2 sisi mata uang logam yang sama-sama penting," paparnya.

Tandasnya, proses regulasi di Provinsi Papua ini menjadi tanggungjawab kita untuk mendorong terjadinya perubahan secara signifikan dan mengedepankan kearifan lokal. Menurutnya, daya saing yang sehat dan kuat untuk Papua memang menjadi suatu keharusan namun tidak boleh menutup mata terhadap kondisi daerah yakni diberlakukannya Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mengharuskan 50 % kegiatan dilakukan pelelangan elektronik sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor 050/109/SET tanggal 17 Juni 2011. "Kondisi Papua tidak semulus dan semudah itu, dengan perubahan tata cara pelelangan karena jika dilakukan studi memang banyak kekurangan yang harus diatasi dan butuh waktu panjang, faktor hambatan internal lebih khusus usaha kita harus ditingkatkan dalam sola kompetensi, meningkatkan ketrampilan tenaga di bidang jasa kontruksi," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Gapeksindo Provinsi Papua mengahrapkan dengan dilantiknya DPC Gapeksindo Kabupaten Nabire tentu tidak lepas dari itikad baik dan sungguh dengan niat baik dari pengurus DPC gapeksindo Nabire untuk mendukung tujuan yang mulia agar kedepan Gapeksindo dapat berperan aktif sebagai mitra kerja antar asosiasi bukan sebagai competitor karena Gapeksindo hadir di Nabire hanya satu yakni merubah wajah Kabupaten Nabire.

Sementara itu Ketua LPJKD Provinsi Papua Ir. Arifin Kurniawan dalam sambutannya mengatakan bahwa demi menjaga iklim usaha kontruksi yang kondusif, serta menghindari konsekwensi hukum akibat pemahaman yang keliru terkait peraturan perundangan dibidang jasa kontruksi di Provinsi Papua, LPJK Provinsi Papua menyampaikan penjelasan terkait pengembangan jasa kontruksi yang berlaku saat ini, bahwa pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) bahwa peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Lembaga terdiri atas unsur-unsur Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Pakar/Perguruan Tinggi, dan Pemerintah. Pada Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kedua, pelaksanaan amanat tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diantaranya mengatur mengenai mass bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme keda Lembaga ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3). Maka terhitung sejak tahun 2000, Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan dan AD/ART.

Ketiga, pada tahun 2010 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang merupakan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 (PP 4/2010) terdapat beberapa perubahan yang salah satu isinya mengubah ketentuan dalam pasal 25 ayat (3), yaitu tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme keda lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Pekedaan Umum. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/2010 tentang Perubahan atas PERMEN PU 10/2010.

Diterangkan Arifin Kurniawan,ketentuan pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak dicabut oleh MA dalam Putusan MA Nomor: 11 P/HUM/201 0 tentang Putusan Atas Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.MA jugs telah mengeluarkan putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pekedaan Umum Nomor I0/PRT/M/2010, dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil.

Ungkapnya, dengan demikian, tata cara pemilihan pengurus, mass bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana diatur dalam PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat.

Lebih lanjut dikatakannya, pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dikukuhkan Pengurus LPJKN yang tata cara pemilihannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010 dan pada tanggal 7 Februari 2012 telah dikukuhkan pengurus LPJK Provinsi Papua oleh Gubemur Papua, sengan SK Penetapan nomor 81 tahun 2012. "Sikap Pemerintah Provinsi Papua sudah jelas, bahwa Pemerintah Provinsi Papua hanya mengakui LPJK Nasional yang yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan LPJK Provinsi yang dikukuhkan oleh Gubernur Papua," tegasnya.

Jelasnya, Gapeksindo merupakan salah satu unsur badan usaha yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan diberikan kewenangan melakukan verivikasi dan validasi untuk registrasi ulang, perpanjangan mass berlaku dan permohonan bare Sertifikat Badan Usaha (SBU). Menurt Arifin, penjelasan tentang pemahaman yang benar tentang jasa konstruksi ini merupakan salah satu dari sebuah rangkaian upaya untuk menjawab keraguan dan ketidakpastian terhadap isu isu yang sedang berkembang akhir akhir ini terkait dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sah, dan diberi kewenangan oleh pernerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan dibidang jasa konstruksi. Ketua LPJKD Papua mengharapkan, dengan penjelasan tersebut, dapat memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat konstruksi di kabupaten Nabire, agar penyelenggaraan kegiatan kegiatan konstruksi di Kabupaten Nabire ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peranturan perundangan di bidang konstruksi, agar dikemudian hari bisa terhindar dari konsekuensi konsekuensi hukum yang bisa saja terjadi.

Kepada pengurus DPC Gapeksindo Kabupaten Nabire, Arifin Kurniawan mengharapkan agar dapat bekerja dengan baik dan selalu menjaga iklim usaha dibidang jasa konstruksi yang lebih baik dan kondusif, serta selalu berperan aktif dalam membina anggota anggotanya, agar menjadi pelaku pelaku di bidang jasa konstruksi yang andal dan kompeten. (iing elsa)

SURAT EDARAN LPJK NOMOR 09 TAHUN 2013
Surat Edaran LPJK Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penjelasan Penerapan Peraturan LPJK Nasional No. 6 Tahun 2013, Nomor 7 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2013, Nomor 9 Tahun 2013, dan Nomor 10 Tahun 2013 bisa di download di sini [klik disini]
FORMULIR GAPEKSINDO
Formulir GAPEKSINDO bisa langsung didownload pada halaman ini [form-gapeksindo/zip]

Download IE Versi 8
Untuk menjalakan system SISKA tahun 2010 disarankan menggunakan browser Internet Explorer Versi 8

Popular Downloads
Top Searches
Frequent Destinations