GAPEKSINDOHome
Text template 1
Text template 2
2020-02-21 11:31:31
redaksi pusat
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERUBAHAN DATA KONVERSI SBU/SKA/SKTKredaksi pusat
Sehubungan dengan Pelatihan Pemantaapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi masyarakat jasa konstruksi yang akan diselenggarakan oleh LPJKN kerjasama dengan LEMHANAS [download]
2019-09-05 12:22:23
redaksi pusat
PELAKSANAAN KONVERSI SBU/SKA/SKTK KE E-SERTIFIKATredaksi pusat
Tata Cara dan Persyaratan Perubahan Data permohonan Konversi SBU/SKA/SKTK pada LPJK-N/P [download]
2019-09-05 12:14:18
redaksi pusat
redaksi pusat
Sehubungan dengan batas waktu masa berlaku SBU/SKA/SKTK dalam bentuk Fisik dengan QR Code lama akan berakhir 30 September 2019, sebagaimana diatur dalam SE Menteri PUPR No. 06 Tahun 2019, untuk Badan Usaha segera untuk konversi ke e-sertifikat dan dapat dilakukan pada asosiasi masing-masing jika mengalami kesulitan didalam konversi [download]
Informasi & Berita Terakhir
- SURAT EDARAN LPJK NO. 10 TAHUN 2019
- PERMENKUMHAM NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA
- UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI OPERATOR ALAT-ALAT BERAT KONSTRUKSI
- SEMINAR TEKNOLOGI OTOMASI ALAT BERAT
- SOLUSI - SARANA OLAH INFROMASI DAN KONSULTASI ANTI KORUPSI
- SEMINAR KERJASAMA TEKNIS KONTRAKTOR JEPANG DAN INDONESIA
- BUKU SAKU MEMAHAMI GRATIFIKASI
- GAPEKSINDO 15TH
- LAPORAN HASIL PRA KONSULTASI REGIONAL 2017
- RANCANGAN RKP TAHUN 2018
Surat Edaran LPJK No. 10 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. [download]
-
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017 Tentang PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN [download]
-
SOSIALISASI UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Presentasi Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR [download]
-
PENGGUNAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TENAGA KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT
Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi [selengkapnya]
-
KEPMEN PUPR NO. 471/KPTS/M/2016 DAN KEPMEN PUPR NO. 472/KPTS/M/2016
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta perguruan tinggi/pakar dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional periode 2016-2020 [download] Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta perguruan tinggi/pakar dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi periode 2016-2020 [download]
-
PERMEN PUPR NOMOR 51/PRT/M/2015
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI [download]
Peraturan Perundang-Undangan
- UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Surat Edaran 09 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- Surat Ederan Lembaga Nomor 01/SE/LPJK-N/XII/2011 Perihal Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi
Regulasi GAPEKSINDO
Formulir GAPEKSINDO bisa langsung didownload pada halaman ini
[form-gapeksindo/zip]
- Buku, Wajah Jasa Konstruksi Indonesia oleh Ir. Irwan Kartiwan
Synopsis Dunia jasa konstruksi Indonesia perlahan berjalan meninggalkan kemasyhuran martabatnya - sebuah kondisi yang tak sinergis dengan cita-cita untuk mengoptimalkan dirinya menjadi bagian dari subjek pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik, sebagai subjek pengantar menuju cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur.[gramedia]
Untuk menjalakan system SISKA tahun 2010 disarankan menggunakan browser Internet Explorer Versi 8
- Now available:
Download the beta now to jumpstart your next project - Download free
Explore and evaluate
