GAPEKSINDOHome
Text template 1
Text template 2
Laporan hasil pra konsultasi regional 2017 [download]
Arahan Bapak Menteri PUPR pada penutupan Raker:
#PELELANGAN DINI 2018
- Lelang dini mulai bulan October 2017
- Readines criteria harus terpenuhi al FS, DED, dll
- Penyusunan program dengan asas akuntable dan prudent.
#PENINGKATAN TATA KELOLA
- Tidak boleh ada KSO antar BUMN, BUMN harus ber KSO dgn lokal
- Paket dibawah 50'M tidak boleh diikuti oleh BUMN
- Manfaatkan hasil litbang
- BPIW harus bisa mengguide apa yg dilakukan Ditjen dalam mendevelop program
- Code of Ethic & Code of Conduct. Jangan bertindak dan melakukan hal yg melanggar kode etik.
#BEKERJA DENGAN RITME ROCK N ROLL
- Tepat mutu, tepat waktu, tepat manfaat dan tepat administrasi
- Hindari Prototype design, sehingga geologi teknis banyak diabaikan dan maintenance menjadi tinggi.
- Koordinasi dengan LItbang sejak dini.
- Pembebasan lahan jangan dibiarkan berlarut2.
- Untuk jalan perhatikan slope protection.
- Gorontalo ring road salah satu contoh pembangunan jalan dgn kualitas yg kurang baik, khususnya metoda cut and fillnya. Tim balitbang agar segera mengirimkan tim kesana untuk mendampingi.
- Sidlacom harus dilaksanakan dengan baik
- Aset yg sudah dibangun harus dipelihara dengan baik.
#Branding membangun corporate culture K-PUPR 2018 2019 program harus dibuat dengan baik.
Informasi & Berita Terakhir
- TATA CARA DAN PERSYARATAN PERUBAHAN DATA KONVERSI SBU/SKA/SKTK
- PELAKSANAAN KONVERSI SBU/SKA/SKTK KE E-SERTIFIKAT
- SURAT EDARAN LPJK NO. 10 TAHUN 2019
- PERMENKUMHAM NO. 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA
- UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI OPERATOR ALAT-ALAT BERAT KONSTRUKSI
- SEMINAR TEKNOLOGI OTOMASI ALAT BERAT
- SOLUSI - SARANA OLAH INFROMASI DAN KONSULTASI ANTI KORUPSI
- SEMINAR KERJASAMA TEKNIS KONTRAKTOR JEPANG DAN INDONESIA
- BUKU SAKU MEMAHAMI GRATIFIKASI
- GAPEKSINDO 15TH
Surat Edaran LPJK No. 10 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. [download]
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017 Tentang PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN [download]
- SOSIALISASI UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Presentasi Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR [download]
- PENGGUNAAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TENAGA KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT
Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi [selengkapnya]
- KEPMEN PUPR NO. 471/KPTS/M/2016 DAN KEPMEN PUPR NO. 472/KPTS/M/2016
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta perguruan tinggi/pakar dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional periode 2016-2020 [download] Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta perguruan tinggi/pakar dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi periode 2016-2020 [download]
- PERMEN PUPR NOMOR 51/PRT/M/2015
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PRT/M/2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA MEKANISME KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI [download]
Peraturan Perundang-Undangan
- UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
- Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Surat Edaran 09 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- Surat Ederan Lembaga Nomor 01/SE/LPJK-N/XII/2011 Perihal Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi
Regulasi GAPEKSINDO
Formulir GAPEKSINDO bisa langsung didownload pada halaman ini
[form-gapeksindo/zip]
- Buku, Wajah Jasa Konstruksi Indonesia oleh Ir. Irwan Kartiwan
Synopsis Dunia jasa konstruksi Indonesia perlahan berjalan meninggalkan kemasyhuran martabatnya - sebuah kondisi yang tak sinergis dengan cita-cita untuk mengoptimalkan dirinya menjadi bagian dari subjek pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik, sebagai subjek pengantar menuju cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur.[gramedia]
Untuk menjalakan system SISKA tahun 2010 disarankan menggunakan browser Internet Explorer Versi 8
- Now available:
Download the beta now to jumpstart your next project - Download free
Explore and evaluate
